Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC)

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 08 dan 09 Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012. Penelitian ini menggunakan gabungan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur. Sedangkan metode empiris digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara, observasi di Kantor Pertanahan, dan dokumentasi, Berdasarkan analisis yuridis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012 membatalkan Sertifikat HPL milik PT. BTDC karena terbukti cacat hukum dan administratif, sekaligus mengukuhkan kepemilikan sah Nurhuda yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan ini final, pelaksanaannya terhambat oleh birokrasi terpusat yang lambat, resistensi PT. BTDC, dan ketidakpatuhan pejabat Kantor Pertanahan terhadap perintah pengadilan. Hambatan ini menyoroti kelemahan struktural dalam administrasi pertanahan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.